PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM MENGAKIBATKAN LUKA (PUTUSAN NOMOR: 78/PID.B/2020/PN SKY TANGGAL 3 MARET 2020)

Kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara sendiri ataupun yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering mengakibatkan luka pada bagian anggota tubuh korban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam buku II (kejahatan), Bab V ( kejahatan terhadap ketertiban umum, pada Pasal 170 ayat(1), yang rumusannya. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika kekerasan mengakibatkan luka berat di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Skripsi ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Studi Kasus Nomor 78/Pid.B/2020/PN Sky yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan sudah sesuai dengan pasal 170 KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Penuntut umum maupun hakim dalam menuntut maupun mengadili suatu perkara harus lebih mengedepankan kepastian hukum dan harus lebih teliti serta cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan demi terwujudnya keadilan bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti sebagaimana yang tercantumdalam tiap-tiap putusannya.

1.  UEU-Undergraduate-24214-COVER.Image.Marked.pdf - 390 KB
2.  UEU-Undergraduate-24214-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 2286 KB
3.  UEU-Undergraduate-24214-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 2286 KB
4.  UEU-Undergraduate-24214-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 2286 KB
5.  UEU-Undergraduate-24214-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 363 KB
6.  UEU-Undergraduate-24214-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 2286 KB
7.  UEU-Undergraduate-24214-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 437 KB
8.  UEU-Undergraduate-24214-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 752 KB
9.  UEU-Undergraduate-24214-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 456 KB
10.  UEU-Undergraduate-24214-BAB1.Image.Marked.pdf - 673 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA